Trenddjakarta.com, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema Membangun Kapabilitas Data Science di Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu arahan Presiden Jokowi dalam mendukung pemulihan nasional melalui kebijakan berbasis data, di acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, Presiden menyebutkan bahwa data merupakan jenis kekayaan baru, dan lebih berharga dari minyak.
Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa diperlukan data scientist atau talenta digital yang mumpuni dan berkompeten, karena SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam tata kelola data. Namun sayangnya saat ini SDM yang tersedia tidak sebanding dengan demand yang dibutuhkan. Bahkan dalam asesmen Satu Data Indonesia yang dilakukan pada November 2021, ditemukan bahwa SDM atau talenta digital menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal.
Menurut data Kemenkominfo, Indonesia saat ini butuh 600 ribu talenta digital per tahun, sedangkan universitas baru mampu memenuhi 100-200 ribu per tahun. Di sisi lain menurut data BPS 2019, hanya 0,7% ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang merupakan fungsional stastisi dan prakom dari 953 ribu ASN.
Dalam dinamika digitalisasi yang saat ini semakin banyak dijalankan di berbagai wilayah, data telah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya proses bisnis digital. Dorongan atas terjadinya transformasi digital otomatis mendorong peningkatan volume data secara sangat signifikan, hingga diproyeksikan mengalami kenaikan 75 kali lipat lebih besar pada 2024, dari jumlah data pada tahun
2010 yang hanya berukuran 2 zettabytes.
Oleh karena itulah Satu Data Indonesia menjadikan aspek penguatan SDM dan talenta penyelenggara sebagai salah satu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Sedangkan di sektor publik, permasalahan umum yang menyebabkan minimnya expertise pengelolaan data di instansi pemerintah adalah kurangnya jumlah aparatur, kebijakan mutasi aparatur negara, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya data.
Penguatan SDM dan talenta digital berperan penting dalam penguatan penyelenggaraan tata kelola data, karena SDM menjadi kunci penting dalam memastikan terjadi keberlanjutan implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Yan Inderayana, Chief Data Management Officer (CTO), Kementerian Keuangan menambahkan, supaya tidak hanya latah bicara automasi, pemerintah harus mulai membangun tahapan maturity IT, yang terdiri dari penerapan Operation (cost reduction), BI and Data Warehousing (modernization), Self-service Analytics (insight-driven) dan Data Driven Policy (transformation). Jangan sampai ada tumpang tindih aturan untuk masuk sistem one stop window (pelayanan terpadu satu pintu), sehingga sistem automasi dapat terintegrasi ke seluruh Kementerian dan Lembaga.
Pemerintah sendiri, terutama di Kementerian Keuangan sudah memulai untuk memiliki data culture yang baik, yang menurut Risman Adnan Mattotorang, CTO Samsung R&D Indonesia sudah on the right track. Apabila bisa ditingkatkan melalui kolaborasi dengan private sector, tentu banyak hal positif yang bisa dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh pengisi acara turut menyampaikan harapan dan masukan terkait pentingnya penguatan kapabilitas Data Science dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. “Karena ini so complex ya, and also emerging technology is so new. Kita juga tahu kita ada issue lack of resources sama expertise, itu kalau saya musti summarize in one word tuh cuma satu, collaborate,” jelas On Lee, CEO dan CTO GDP Labs. “Kalau kita bersatu ya makin kuat lah,” lanjutnya.
Rasa kepemilikan antar stakeholder menjadi suatu keharusan untuk membangun kolaborasi, karena itu Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, “Di SDI (Satu Data Indonesia) data itu menjadi milik negara, milik rakyat, kita juga harus ada kedaulatan data juga. Jadi data itu milik nasional, milik negara, milik bersama rakyat Indonesia.”
Sumber : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,
Kementerian PPN/Bappenas
(Red)
