Trenddjakarta.com – Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dinamika sosial masyarakat seperti pandemi, self-healing, flexibility, tren media sosial lainnya yang cukup mempengaruhi perubahan sosial sekitarnya yang sangat signifikan.
Pola kerja misalnya, pada umumnya bekerja dilakukan dikantor, namun sejak terjadi pandemi format kerja disesuaikan agar lebih fleksibel dengan skema Work from Home (WFH) dan Work from Anyway (WFA). Tujuannya tidak lain untuk mengurangi angka penyebaran penyakit dengan menekan mobilitas masyarakat.
Selain itu, berdasarkan data statistik, sebaran angkatan kerja beberapa tahun kebelakang, didominasi oleh generasi muda yang cenderung menyukai sistem kerja fleksibel. Akibatnya, tren pekerja Alih Daya (outsourcing) turut mengalami peningkatan.
Melihat situasi saat ini dan proyeksi visi misi ekonomi Indonesia di masa depan,
perusahaan pemberi kerja akan lebih memerlukan pekerja dengan kemampuan soft-skill dan hard-skill yang siap pakai.
Pemenuhan lapangan kerja untuk peningkatan ekonomi negara sejak berdirinya Indonesia, menjadi pekerjaan besar yang terus diupayakan hingga saat ini. Tentunya, untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan ekonomi tersebut, tantangan bagi pemerintah adalah peningkatan mutu SDM, jaminan kesejahteraan dan ketersediaan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang diakomodir ketentuannya dalam UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja/UUCK).
Sebelum UUCK, aturan mengenai alih daya dikenal dengan “Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain”, istilah populernya adalah Outsourcing. Setelah diundangkannya UUCK, PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai aturan pelaksana dari UUCK, skema alih daya diatur lebih teperinci dan diperluas.
Merespon hal ini, Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI)
menggelar Diskusi Pakar 6.0 yang diisi oleh para pembicara dari pihak pemerintah,
akademisi, pengusaha dan serikat pekerja.
Diskusi Pakar Nasional 6.0 dengan tajuk “Format Kerja Era Digitalisasi & Tren Alih
Daya Pasca PP No. 35/2021” (13/07) ini dibuka oleh Keynote Speaker Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. selaku Ketua Umum DPP HKHKI.
Dalam pemaparannya, Dr. Farida menyampaikan penting bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan dan peningkatan bagi SDM terutama untuk meningkatkan soft-skill karena teknologi akan terus berkembang sehingga permintaan SDM yang melek digital akan semakin tinggi. Sekalipun format kerja baru yang lebih fleksibel digemari generasi muda angkatan kerja, penting bagi pemerintah untuk segera mempersiapkan peraturan tersendiri yang mengatur hak-hak dan perlindungan pekerja alih daya.
Narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia diwakili oleh Ibu Ir. Dinar Titus Jogaswitani, M.B.A. dalam kapasitasnya sebagai Dir. Hubungan Kerja & Pengupahan. Dalam pemaparannya, ibu Dinar menyampaikan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan UU Cipta Kerja. Di akhir pemaparannya, ibu Dinar menyampaikan bahwa salah satu tindak lanjut Putusan MK dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah melalui optimalisasi dan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada semua stakeholders, diantaranya meliputi Pemda, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Hadir pula narasumber dari akademisi yang diwakili oleh Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,
M.Hum. selaku Guru Besar Bid. Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, disampaikan mengenai histori perkembangan alih daya dan bagaimana perspektif alih daya dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja. Selain itu, Prof. Ari turut menyampaikan
hal-hal apa saja yang secara signifikan berubah pada saat transisi dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ke UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya PP No. 35/2021.
Asosiasi pengusaha yang diwakilkan oleh Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABAD)
menghadirkan Ketua Umum ibu Mira Sonia, S.Psi, M.M. yang menyampaikan tentang
kebijakan dan perlindungan yang diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang alih daya. Tidak luput ibu Mira turut menyampaikan bahwa selaras dengan
perkembangan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi, maka format alih daya menjadi sangat penting untuk diperhatikan.
Golongan pekerja yang diwakilkan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), Bp. Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa sejatinya golongan pekerja dan serikat buruh tidak menyetujui dan menentang terkait dengan sistem kerja alih daya karena dasar hukumnya kurang jelas dan dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan para pekerja.
Diskusi Pakar Nasional 6.0 yang dimoderatori oleh Dr. Ir. Dwi Untoro Pudji Hartono
S.H., M.A., anggota HKHKI dan Purna Bakti Disnakertrans Jakarta Utara ini berlangsung
dengan hangat dan interaktif. Banyaknya pertanyaan yang timbul dari peserta selama diskusi antara para moderator dan narasumber menjadikan acara ini interaktif dan memberikan transfer of knowledge yang besar. Segala masukan, kajian, dan hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan rekomendasi HKHKI kepada pemerintah, utamanya dalam kajian peraturan
terkait dengan pengaturan dan kebijakan alih daya.
Diskusi Pakar Nasional 6.0 memberikan catatan penting bagi pemerintah terkait dengan usulan-usulan untuk perbaikan PP No. 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat & PHK, beberapa diantaranya adalah:
1. Penting bagi Indonesia untuk mengejar ketinggalan dalam pengembangan SDM,
terutama terkait dengan soft-skill dan bidang IT, karena SDM yang memiliki literasi
digital tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing.
2. Format kerja baru akan terus berkembang terutama dengan maraknya teknologi dan
digitalisasi. Hal ini sangat diminati oleh Angkatan kerja saat ini yang didominasi oleh
generasi muda (Millennial & Gen Z), sayangnya aturan yang ada saat ini belum
mencakup pekerja-pekerja informal.
3. Indonesia harus segera membuat dan mempersiapkan peraturan yang secara khusus mengatur alih daya tanpa harus menunggu visi Indonesia Emas 2045, karena kebutuhan terkait perkembangan teknologi akan terus meningkat tanpa harus menunggu tahun 2045.
Di akhir acara, Sekretariat HKHKI turut mengumumkan bahwa sejumlah penanya
terbaik akan memenangkan giveaway berupa buku “Kewarganegaraan di Indonesia: Konsep
dan Petunjuk Praktis Tentang Kewarganegaraan (Edisi Revisi)” dan “Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing” yang merupakan karangan dari Ketua Umum DPP HKHKI, Dr. Ike Farida, S.H., LL.M., di mana para pemenang giveaway ini akan
diumumkan melalui kanal sosial media HKHKI.(Red)
