trenddjakarta.com – Kota Batu, provinsi Jawa Timur dikenal dengan objek wisata yang beragam. Tingginya aktivitas kunjungan wisatawan ke wilayah ini sejalan dengan angka konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, baik Solar maupun Pertalite. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa alokasi BBM di Kota Batu tidak hanya disalurkan bagi masyarakat di wilayah setempat, melainkan juga untuk melayani kebutuhan BBM bagi para wisatawan.
“Kami harapkan, masyarakat dapat lebih paham dan mendapatkan sosialisasi agar BBM tersebut disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan, mengingat Kota Batu ini memiliki daya tarik wisata yang bagus dan banyak dikunjungi wisatawan,” ungkap Wahyudi dalam Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI yang diselenggarakan di Kota Batu, Selasa (1/8/2023).
Dalam paparan, Wahyudi terus mengajak Masyarakat Kota Batu agar dalam konsumsi BBM Bio Solar dan Pertalite lebih efektif untuk mendukung kegiatan dan usaha yang prioritas dan produktif. Tujuannya agar Kota Batu sebagai destinasi para wisatawan lebih nyaman dan terjamin dari sisi kebutuhan BBM. “Kebutuhan BBM Subsidi di daerah wisata menjadi perhatian Pemerintah, terutama untuk Bio Solar dan Pertalite,” imbuhnya.
BPH Migas selalu berorientasi pada kemudahan akses dan konsumsi BBM bagi seluruh masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga kuota BBM dan melakukan pengawasan bersama juga tak kalah penting demi ketersediaan, penyaluran, dan pengendalian BBM yang lebih baik dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII DPR RI Moreno Soeprapto menyampaikan bahwa kegiatan Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi untuk turut membangun Kota Batu, khususnya di bidang minyak dan gas bumi. “BPH Migas ini selaku badan pengatur melakukan monitoring penyaluran dan pengawasan dengan fokus pada pendistribusian BBM hingga jaringan pipa gas bumi,” ungkapnya.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu Sugeng Pramono menjelaskan bahwa kebijakan hilir migas memiliki peran strategis dalam memastikan rantai pasok migas berjalan lancar dan memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Ini momen yang sangat berharga dalam upaya koordinasi pemerintah daerah dan BPH Migas untuk mitigasi dan mengatasi kelangkaan sektor migas. Oleh karenanya, sangat penting menciptakan kebijakan berdaya guna dan berkeadilan,” tutup Sugeng.
Seminar umum ini turut dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu Sugeng Pramono, dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon I Malang Ahmad Ubaidillah Maksum.(red)
