trenddjakarta.com, Jakarta – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024 resmi di tutup. Dalam penutupan, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menyatakan ada beberapa hal yang di garis-bawahi dalam rapat tahunan ini.
Pertama, mengenai penataan ulang konsep dan praktik literasi. Hal ini sesuai dengan tema yang di usung Rakornas Bidang Perpustakaan pada tahun ini yakni, “Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi”. Menurutnya, seluruh peserta dan Perpusnas harus memahami penataan ulang konsep literasi.
“Pemahaman kita tentang literasi jangan di racuni dengan konsep yang njlimet. Literasi bisa di definisikan kemampuan untuk mengelola informasi, baik itu tekstual maupun non-tekstual, di olah dan di gunakan untuk meningkatkan kecakapan hidup kita,” jelasnya di Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).
Dia mencontohkan, pengiriman pesan melalui aplikasi pesan singkat yang berisikan teks dan ikon berupa non-tekstual. “Maka ketika mendapatkan pesan seperti itu yakni teks dan non teks, maka kita memahami pesan itu. Itu adalah bentuk kemampuan menafsirkan teks dan non teks,” ujarnya.
Menurutnya, konsep literasi jangan sulit agar implementasinya tidak sulit. Untuk praktiknya, dapat di tata ulang sesuai dengan praktik literasi di masyarakat. Hal ini sudah di sampaikan para narasumber seperti pegiat literasi, kepala desa, perpustakaan kota/kabupaten, hingga perpustakaan provinsi yang berbagi suka duka, pengalaman dan harapannya. “Rakor kali ini berbeda karena kita mendengar praktik baik dari mereka,” tuturnya.
Kedua, dia menekankan pentingnya kolaborasi, kerja sama dan gotong royong. Dia memaparkan, Perpusnas dapat melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan PDTT, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendukung tugas utamanya.
“Saya mendengar paparan dari Bappenas bahwa pentingnya literasi dan menjadi bagian dari RPJMN. Literasi mendapat spesifik dalam RKP. Perpusnas juga semakin hari semakin meluas fungsinya, tapi jangan lupa pada tugas utama. Tugas utamanya adalah agar orang bisa membaca, menggali pengetahuan melalui perpustakaan,” urainya.
Dia menambahkan, surat edaran bersama antara Kementerian Desa PDTT dan Perpusnas di tanda-tangani yang berisikan pemanfaatan dana desa untuk operasionalisasi taman bacaan di desa.
“Jadi bapak ibu dapat mengawal dana desa untuk TBM dan bisa langsung melakukan koordinasi dengan mereka sehingga kegiatan TBM lebih terarah,” tukasnya.
Sementara dengan Kemendikbudristek, dia menuturkan, program sastra masuk kurikulum akan di luncurkan. Karya sastra klasik dan kontemporer akan menjadi bahan tambahan untuk para siswa mulai kelas 5 SD hingga SMA.
Dinas perpustakaan daerah dapat memanfaatkan hal ini dengan menyediakan buku-buku sastra yang di butuhkan para siswa. “Sehingga bisa di akses anak-anak kita. Kegiatannya, bagaimana kita memanfaatkan buku-buku ini, di koordinasikan dengan dinas pendidikan dan sekolah. Ini semakin penting agar anak-anak kita bisa meningkatkan kecakapan hidupnya dengan karya sastra,” urainya.
Rakornas menghasilkan 24 rekomendasi yang di dapat dari diskusi kelompok terpumpun (FGD). Di mana setiap isu utama menghasilkan delapan rekomendasi. Plt. Kepala Perpusnas menuturkan, rekomendasi ini adalah harapan yang di bebankan kepada Perpusnas untuk selanjutnya di implementasikan bersama.
Rakornas di isi dengan sesi kebijakan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan sesi panel di isi oleh para narasumber dari pemerintah daerah yang melaksanakan praktik baik dalam pengembangan tiga kebijakan utama Perpusnas yakni Bupati Berau, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kendal, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, sesi pararel menghadirkan narasumber yang terlibat secara aktif dan membagikan praktik baik yang dapat di tiru oleh pemerintah daerah, lembaga, organisasi, pegiat literasi dan masyarakat umum. Rakornas di hadirkan secara luring 920 peserta yang terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman dan pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas.(***)
