SPM Awards 2025: Mendorong Daerah Wujudkan Layanan Dasar Berkualitas bagi Masyarakat

“Kami bangga mendukung pelaksanaan SPM melalui kemitraan berbasis data dan sistem yang kuat. Selamat kepada para penerima penghargaan, mari terus bekerja bersama demi layanan publik yang inklusif dan menjangkau semua lapisan Masyarakat”.  Tutur Hannah Derwent, mewakili Kedutaan Besar Australia.

SPM Awards 2025 tak hanya menjadi puncak apresiasi, tetapi juga menghadirkan diskusi strategis dalam sesi panel yang melibatkan kementerian dan lembaga pembina SPM serta para kepala daerah. Agenda ini mengevaluasi capaian Nasional, memperjelas arah kebijakan lintas sektor. Dan memotret praktik baik dari berbagai daerah dalam mengimplementasikan pelayanan dasar.

“SPM Awards bukan sekadar bentuk penghargaan. Melainkan cerminan dari komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui pelayanan dasar yang adil dan merata. Kami berharap pencapaian para penerima penghargaan dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi daerah lain. Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan”.  Ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam sesi panel, para pejabat tinggi dari kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial. Hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan paparan terkait evaluasi penerapan dan arah kebijakan SPM. Paparan mencakup capaian, tantangan dan strategi sektor masing-masing dalam mendukung peningkatan layanan dasar.

“SPM Awards bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam penyediaan layanan dasar. Mendorong koordinasi antara pusat dan daerah serta memberi apresiasi atas capaian kinerja. Tahun ini, 44 daerah berhasil mencapai standar pelayanan paripurna”.  Papar Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, Kemendagri menganugerahkan penghargaan SPM Awards 2025 kepada Pemda yang menunjukkan kinerja unggul dan konsisten dalam pelaksanaan layanan dasar. Tiga provinsi, tiga kabupaten, dan tiga kota di tetapkan sebagai yang terbaik secara Nasional dalam pelaksanaan SPM. Selain itu, tiga daerah kepulauan menerima penghargaan khusus atas konsistensinya dalam memberikan layanan dasar. Dari masing-masing kawasan regional yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara dan Maluku–Papua juga terpilih dua daerah terbaik. Selain itu, satu provinsi yang menunjukkan peran aktif dalam membina dan mendorong implementasi SPM di wilayah kabupaten/kotanya turut memperoleh penghargaan.

Penilaian SPM Awards di lakukan secara menyeluruh berdasarkan indikator yang telah di rumuskan bersama antara Kemedagri dan kementerian/lembaga pembina SPM. Aspek yang di nilai mencakup pencapaian Indeks Pelayanan Minimal (IP-SPM), komitmen anggaran yang di alokasikan untuk pelaksanaan SPM. Dan konsistensi dalam menjalankan tahapan penerapan sebagaimana di  atur dalam pedoman Nasional. Dari sisi kelembagaan, penilaian juga mencakup keberadaan dan keaktifan tim pelaksana SPM. Kejelasan dan pelaksanaan rencana aksi daerah serta kualitas dan kedisiplinan dalam pelaporan triwulanan melalui sistem e-SPM berbasis web turut menjadi indikator utama.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, cakupan layanan dasar dalam SPM di tetapkan meliputi enam bidang utama. Yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan layanan sosial. Pemda di wajibkan untuk menjadikan keenam bidang ini sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Komitmen tersebut di perkuat melalui payung regulasi Nasional. Antara lain Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta pembentukan Tim Sekretariat Bersama Pelaksanaan SPM. Kehadiran tim ini bertujuan untuk memastikan koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah berjalan secara sinergis, terarah, dan terukur.

Melalui penyelenggaraan SPM Awards 2025, Kementerian Dalam Negeri ingin menegaskan bahwa penyediaan layanan dasar bukanlah pilihan. Melainkan kewajiban konstitusional negara dan daerah yang harus di jalankan dengan penuh tanggung jawab, inovasi. Serta komitmen berkelanjutan demi pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga masyarakat.