trenddjakarta.com – November 2024, Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipanggil oleh Presiden Prabowo. Sebuah dialog singkat terjadi. Presiden Prabowo berkata bahwa selama ini pemerintah memberikan karpet merah untuk investor, untuk pengusaha besar. Presiden bertanya bagaimana paradigma pembangunan yang baru yang menggelar karpet merah untuk rakyat, karpet merah dalam sektor perumahan? Sebuah pijakan, tempat rakyat berjalan di atas posisi paling terhormat dalam pembangunan ekonomi.
Menteri PKP Maruarar Sirait yang baru saja di lantik segera membuat langkah penting, menggelar karpet merah untuk rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak bagi hidup mereka. Bagi keluarganya sehingga dapat mencapai derajat kemanusiaan yang setinggi-tingginya. Sebuah kesepakatan bersama tiga menteri yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) di putuskan. Apa itu? Yakni peraturan bersama untuk menghapus biaya Persetujuan Bangunan Gedung (dulu IMB) dan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) bagi perumahan subsidi. Sebuah langkah awal namun jitu untuk menggairahkan kembali masyarakat untuk mau membeli rumah subsidi.
Dialog antara Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait bukan dialog biasa, namun sebuah dialog tentang value ekonomi politik Presiden Prabowo yang di sampaikan dan untuk di jalankan oleh para Menterinya. Value yang kita sebut sebagai Prabowonomics adalah dasar bagi pembentukan kebijakan oleh para menteri dan pembantu presiden lainnya. Prabowonomics tersebut datang dari hati dan sanubari Presiden Prabowo yang ingin mempersembahkan dirinya, kekuasaannya, kedudukannya. Dan yang terpenting adalah jabatannya semata-mata untuk rakyat Indonesia.
Karpet merah bagi rakyat untuk mendapatkan rumah yang layak adalah salah satu manifestasi Prabowonomics dalam sektor perumahan. Karpet merah bagi rakyat untuk mendapatkan rumah subsidi. Rumah yang di bangun dengan dukungan subsidi anggaran dari negara, dengan berbagai insentif dan kemudahan. Rumah subsidi yang di yakini adalah konsep terbaik dalam mengatasi lebih dari 9,9 juta backlog perumahan dan 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Jumlah yang sangat besar karena menyangkut nasib setidaknya 107 juta Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Pembangunan rumah subsidi merupakan agenda pembangunan paling inklusif karena akan melibatkan 184 sub sektor lain. Dan dengan mampu menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung.
Presiden Prabowo benar- benar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pembangunan perumahan. Program tiga juta rumah di jadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Kuota rumah subsidi di naikkan dari 350 ribu pada tahun 2025 yang biasanya hanya 220 ribu rumah. Tahun 2026 pemerintah menaikkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi 400 ribu rumah. Dan yang naik 800% dari 45 ribu rumah pada tahun 2025. Pemerintah juga melanjutkan program pemulihan 7000-an kawasan kumuh dan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) bagi rumah subsidi. Semua adalah bukti bahwa Prabowononics nyata adanya dalam sektor perumahan.
Dukungan Presiden Prabowo terhadap program tiga juta rumah semakin kuat. Dua kali Presiden menghadiri akad massal rumah subsidi yang di selenggarakan oleh Kementerian PKP. Presiden memberi hormat pada dua sosok penting yang menjadi inspirasi Milenial, Gen Z, dan pengusaha muda untuk andil menjadi pengembang perumahan. Angga seorang pengembang besar yang sebelumnya adalah Office Boy (OB). Wawan yang sebelumnya ojek pangkalan sekarang menjadi pengembang besar. Bahkan Presiden Prabowo berkata dengan tulus. “Saya Jenderal, Saya Hormat Sama Kamu”, dua sosok yang di pandang Presiden Prabowo sebagai icon pengusaha yang besar tanpa mengandalkan koneksi, dan kaya tanpa korupsi.
Komitmen berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung Prabowonomics sektor perumahan terus mengalir. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku kementerian baru dan leading sector perumahan. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo telah berhasil mengegolkan kebijakan. Yaitu
(1) Bersama Bank Indonesia (BI) telah membuat kebijakan penurunan GWM (Giro Wajib Minimum) BI dan menjalankan burden sharing antara Pemerintah dan BI untuk menyediakan pembiayaan perumahan secara masif.
(2) Bersama Kementerian Keuangan telah memberikan insentif penghapusan PPN perumahan subsidi, perpanjangan insentif PPN DTP 100% untuk rumah di bawah 2 milyar rupiah dan peningkatan komitmen FLPP dan dukungan BP BUMN bagi pembiayaan perumahan melalui SMF bagi perumahan subsidi.
(3) Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum terus memastikan menghapuskan PBHTB, PBG dan memberikan insentif lainnya bagi rumah subsidi.
(4)Bersama Kemenko Perekonomian dan BP Danantara telah membuat program pembiayaan perumahan baru yakni Program KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).
(5) Bersama DPR telah berhasil meningkatkan komitmen fiskal dalam program pemulihan kawasan kumuh di seluruh tanah air. Meningkatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan peningkatan tertinggi sepanjang sejarah pembangunan sektor perumahan serta berbagai komitmen fiskal lainnya.
Sulit rasanya bagi kawan maupun lawan politik meragukan keberpihakan Presiden Prabowo pada Bangsa, Negara dan Rakyat. Perasaan seorang patriot pejuang yang merasakan bagaimana penderitaan lahir batin rakyat dalam melawan penjajahan asing. Yang melihat dengan mata kepala bagaimana kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat. Yang melihat bagaimana kekuatan anggaran sesungguhnya yang di miliki negara akan sanggup untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak, membangun sekolah rakyat, membuat koperasi merah putih. Juga memberikan kesehatan gratis & membangun tiga juta rumah setahun.
Semua itu dapat di capai karena pemerintahan setia dalam menjalankan amanat Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Karena itulah pijakan dasar atau ideologi dari Prabowonomics sehingga menjadi value sederhana dan mudah di pahami. Yakni bahwa semua cita-cita negara dan bangsa dapat di capai dengan memastikan hati penyelenggara negara untuk wong cilik.(Red)
Oleh: Salamuddin Daeng
Pengurus Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
