JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan nilai kebangsaan dan bela negara menjadi modal utama untuk membangun Indonesia maju.
Hal itu di sampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah umum program sarjana Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/10/2026). Ia menilai, di tengah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 287,2 juta jiwa pada 2026 dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, persatuan adalah modal strategis yang harus terus di rawat.
“Indonesia adalah negara besar yang di bangun dari keberagaman. Karena itu, persatuan tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang otomatis akan bertahan selamanya. Persatuan harus di rawat, di jaga, dan di wariskan,” ujar Bamsoet.
Menurutnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 71 juta penduduk Indonesia pada 2025 berada dalam kelompok Generasi Z. Sehingga kualitas karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda akan menentukan arah Indonesia ke depan.
Bamsoet menjelaskan, Indonesia di bangun dari keberagaman dengan Sumpah Pemuda 1928 sebagai tonggak persatuan. Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus di pahami sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.
“Pancasila memberikan arah nilai, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kerangka hukum, NKRI menjadi wadah kehidupan kebangsaan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bagaimana hidup bersama dalam perbedaan,” katanya.
Ia menegaskan bela negara memiliki landasan konstitusional yang jelas, yakni Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, serta UU No. 3 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2019. Dalam UU 23/2019 di tetapkan lima nilai dasar bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara.
“Bela negara jangan di persempit seolah-olah hanya urusan militer. Mahasiswa membela negara ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga integritas akademik, menolak korupsi, dan melindungi ruang digital dari informasi menyesatkan,” jelasnya.
Bamsoet juga mengingatkan ancaman saat ini tidak hanya konvensional, tetapi juga siber, disinformasi, intoleransi, radikalisme, hingga krisis pangan dan energi. Karena itu literasi digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
“Jangan sampai jari kita lebih cepat membagikan informasi daripada akal kita memeriksa kebenarannya,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia maju tidak cukup di ukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia, keadilan, dan persatuan nasional.
(***).
