Jakarta, – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, program Digital Leadership Academy (DLA) yang diperuntukkan untuk para pemimpin di sektor publik dan privat, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam eksositem digital nasional maupun global.
“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya dalam pembukaan Program Digital Leadership Academy tahun 2021, dari Jakarta, Senin (13/09/2021).
Menurut Menkominfo, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.
“Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta),” jelasnya.
Menteri Johnny menjelaskan, program DLA bekerja sama dengan empat universitas ternama di dunia, yang memberikan pendidikan eksekutif terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan transformasi digital di Indonesia.
“Yakni National University of Singapore (NUS), dengan tema Digital Transformation in Smart City untuk 150 peserta; Tsinghua University, dengan tema Digital Transformation in Digital Business untuk 110 peserta,” paparnya.
Sedangkan dua universitas lainnya adalah Harvard University melalui tema pelatihan Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service untuk 6 peserta, dan tema Leading Smart Policy Design untuk 5 peserta; serta University of Oxford melalui tema Digital Transformation in Policy and Practice untuk 35 peserta.
Angkatan Pertama Menurut Menkominfo, pembukaan DLA hari ini sekaligus akan diawali dua pelatihan Digital untuk angkatan pertama, antara lain pelatihan bersama National University of Singapore yang akan dimulai untuk kelompok (batch) pertama, dan disusul oleh empat kelompok lainnya dengan pelaksanaan yang terus bergulir hingga tanggal 30 November 2021 mendatang.
“Serta yang kedua Harvard Kennedy School yang akan dimulai pada 21 September hingga 12 Oktober 2021 untuk tema Leading Smart Policy Design,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyambut baik dan menyampaikan selamat kepada para peserta DLA yang telah berhasil lulus dari proses seleksi yang sangat ketat. Menurutnya, seluruh peserta telah menjadi “DLA Kominfo Awardee”.
“Di mana sebagai awardee, Anda telah bergabung dalam lokomotif SDM Digital unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional. Selamat mengikuti pelatihan, semoga Anda mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” paparnya.
Menkominfo juga mengapresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Yassona Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Hinsa Siburian yang hadir secara virtual memberikan pembekalan kepada peserta pada pembukaan DLA 2021.
“Semangat sinergi dan transformasi yang muncul hari ini diharapkan dapat terus kita jaga ke depannya, dalam mencetak pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia
Dukungan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Kominfo berperan sangat penting dalam mewujudkan program DLA dalam rangka meningkatkan kapasitas pemimpin di era teknologi digital.
“Kementerian PANRB sangat mendukung gagasan program Digital Leadership Academy ini, karena tujuan dari program ini adalah agar membuat kebijakan baik sektor publik dan privat dapat mengetahui perkembangan teknologi informasi dan manfaatnya dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Menteri PANRB, program DLA sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tahun 2019-2024, dimana pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dan krusial menuju Indonesia Maju.
“Penyederahaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan eselonisasi, peralihan jabatan struktur ke fungsional merupakan langkah fundamental menuju proses digital government yang ada,” jelasnya.
Menteri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi, membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan antara lain dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat juga mulai harus ditinggalkan.
“Karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat. Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandasnya.
Mengacu data dari Badan Kepegawaian Nasional pada desember 2020, terdapat 4.168.118 juta ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3) di seluruh Indonesia dengan jenjang pendidikan SD sampai S3. Hal itu menurutnya menjadi kesenjangan penguasaan teknologi informasi juga masih terjadi pada ASN.
“Pandemi Covid-19 memaksa instansi pemerintah dan seluruh ASN menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Aplikasi video conference digunakan pada hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat virtual, seminar sampai pada proses belajar mengajar,” ujarnya.
Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, ASN semakin dituntut untuk dapat cepat
beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya, untuk mempercepat adaptasi perubahan tersebut, Kementerian PANRB menerapkan strategi 6P untuk akselerasi transformasi SDM aparatur.
“Pertama; penguatan budaya kerja dan employer branding, kedua; percepatan peningkatan kapasitas SDM, ketiga; peningkatan kerja dan sistem penghargaan, keempat; pengembangan talenta dan karya, kelima; penguatan platform dan teknologi dan analitik, dan keenam; perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM,” paparnya.
Menteri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa transformasi digital mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk berubah dengan cepat, termasuk dalam hal ini proses bisnis yang juga berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi memangkas tahapan-tahapan yang ada.
“Transformasi digital membuka lapangan pekerjaan yang baru, sekaligus juga menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skills, antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor,” tandasnya.
Pembukaan program DLA 2021 juga menghadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo; Hary Budiarto, perwakilan Oxford University Vicki Nash, Eduardo Araral dari National University of Singapore, dan Zhu Xufeng.
Dalam laporannya, Kepala Badan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, panitia telah menerima 344 calon peserta pada tahpa pertama pendaftaran. Setelah dilakukan seleksi yang ketat, terpilih 95 peserta program DLA.
“Para peserta sudah hadir di pagi hari ini (pembukaan DLA) sebanyak 38 dari sektor pemerintahan, 30 dari akademisi, 14 dari sektor privat, 10 dari BUMN dan BUMD, 2 peserta dari Polri, dan satu peserta dari Anggota DPR,”.
Menurut Kabalitbang SDM Hary Budiarto, Kementerian Kominfo juga telah membuka pendaftaran tahap kedua terhitung dari tanggal 10 sampai 24 September 2021.
“Kami mengharapkan para pimpinan dari berbagai wilayah Indonesia bisa melakukan pendaftaran yang tahap kedua ini,” imbuhnya.
