Trenddjakarta.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai berkarya melakukan penjelasan berkenaan dengan terbentuknya presedium penyelamat partai, Kamis 19/03/20 di kantor DPP Berkarya, jalan Pangeran Antasari Jakarta.
Di antaranya yang hadir memberi keterangan adalah Benny ketua DPW Sumatera Utara,Fajar perwakilan Riau ,Dzajuli perwakilan Lampung ,Samuel Widono perwakilan Bangka Belitung dan Antonius kaunang dari Nusa Tenggara Timur.
Partai Berkarya tidak mengenal istilah presidium. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh sebagian Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) yang menganggap hal ini sebagai ilegal.
Presidium penyelamat partai yang baru di bentuk seharusnya berdialog dengan ketua DPW se Indonesia.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya mempertegas bahwa adanya Presedium Penyelamat Partai Berkarya mengatasnamakan sekelompok Kader Partai Berkarya, dengan ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setelah dikonsultasikan dengan Sekjend dan Pengurus DPP Partai Berkarya tanggal 16 Maret 2020 bahwa adanya yang mengatasnamakam Presedium Penyelamat Partai Berkarya jelas-jelas tidak sesuai dengan AD/ART dan Inkonstitusional dapat dikatakan suatu kelompok yang berkeinginan perpecahan di tubuh Partai Berkarya. DPW Se-Indonesia sangat prihatin atas terjadinya hal tersebut dan menolak adanya Presedium Penyelamat Partai Berkarya. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan Pengurus Partai Berkarya, semua tingkatan agar tidak melanjutkan rencana-rencana yang dapat merugikan Partai Berkarya.
Selanjutnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak pernah mengatasnamakan Partai Berkarya, seperti apa yang disampaikan oleh Presedium Penyelamat Partai Berkarya Pengurus DPW dan DPD Se-Indonesia. Tidak pernah pula ada konflik internal dengan DPP sehingga muncul forum Penyelamat Partai Berkarya IIegaI.
Demikian pula Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya mendukung penuh Hasil Rapimnas ke III di Solo dengan Masa Periode 2017-2022.(Red)
