Trenddjakarta.com – Adanya kabar yang beredar di publik terkait ultimatum yang diarahkan kepada presiden Joko Widodo tentang apabila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3×24 jam maka pihak tersebut mengancam akan melakukan unjuk rasa.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) merasa aneh dengan narasi yang di bangun teman-teman mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar diangkat menjadi ASN Pegawai KPK.
“Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum. Jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan konstitusional dan sah. Seharusnya hasil putusan hukum itu kita kawal bukan sepatutnya mendorong apalagi ada narasi mengancam Presiden,” kata Ketua Umum Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar dalam press releasenya yang diterima redaksi, Jumat (25/9/21) sore.
“Indonesia kan negara hukum bukan negara kekuasaan,” imbuh Dedi Siregar.
Menurut aktivis pemuda asal Sumatera Utara ini, bahwa dari hasil putusan TWK KPK diperkuat lewat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, itu sudah sah dan konstitusional.
“Selanjutnya, hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,” terang Dedi Siregar.
Adapun terkait perihal menyampaikan aspirasi Dedi Siregar menyebut hal tersebut sangat diperbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, jika mengandung ancaman kepada Presiden RI dia mengatakan itu bukan unjuk rasa, tapi suatu tekanan dan bisa dikategorikan berupa teror.
“Untuk itu, kami mengajak Mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA. Kami sampaikan untuk stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk sebagai Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Persoalan itu tidak tepat apabila mengarah kepada kekuasaan karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,” tegas Dedi Siregar.
Dedi Siregar menyampaikan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku. Lanjut Dedi, Ketua KPK sudah melakukan pembinaan kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN.
“Oleh dari itu, kami tetap mendukung pada hasil keputusan MK dan MA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah. Yang artinya segala sesuatu putusan TWk pegawai KPK sudah dapat diterapkan dan di jalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk Novel dkk harus dibebas tugaskan per 30 september 2021 mendatang,” pungkas Dedi.(Td/Er)
