trenddjakarta.com, Jakarta – Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Reza Damanik, Ph.D mengajak para stake holder untuk mengawal PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro.
Hal itu di sampaikannya, pada rapat bersama stake holder, dalam rangka sinergi dan kolaborasi program antara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dan Perguruan Tinggi khususnya dalam perlindungan hukum bagi usaha mikro, Senin (17/2/2025) di Kantor Kementerian UMKM Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarata Selatan.
Reza Damanik memaparkan, selama ini ada dua isu yang paling umum di hadapi UMKM. Yaitu soal pembiayaan dan soal pemasaran. Terhadap dua hal itu, Reza mempertanyakan bagaimana realisasinya di lapangan. Apakah benar pelaku usaha UMKM sudah mendapat fasilitas pembiayaan yang memadai dan mudah? “Dan sebenarnya fasilitas-fasilitas untuk usaha mikro ini banyak, tetapi bagaimana di lapangan realisasinya? Demikian pula soal perlindungan hukum. Undang-undangnya dan Peraturan Pemerintahnya sudah ada, tetapi bagaimana realisasinya?”
Ia menilai, perlindungan hukum yang di berikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil selama ini belum maksimal. Padahal, perlindungan hukum terhadap usaha mikro ini menurut dia sangatlah penting, di karenakan jumlahnya yang sangat besar, yang mencapai 60 hingga 63 juta usaha mikro. Dan banyak di antara mereka yang terjerat masalah hukum. “Sekitar lebih dari 90 persen pelaku UMKM itu adalah usaha mikro,” terangnya.
”Mereka sangat rentan terhadap permasalahan hukum. Karena itulah Pemerintah mengajak seluruh stake holder untuk bersama-sama memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan ini.”
Sementara Direktur Eksekutif Kantor Hukum Poetra Nusantara, Willy Lesmana Putra yang hadir pada acara tersebut menyebutkan, setidaknya ada empat kelemahan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya di masyarakat saat ini.
Pertama, kata Willy, masalah lemahnya kompetensi, yaitu menyangkut kapasitas managerial, tata kelola keuangan, termasuk masalah legalisasi, perizinan dan sebagainya. Kedua, masalah jaringan pasar, Ketiga masalah permodalan dan yang keempat adalah masalah perlindungan hukum.
Setidaknya kata Willy, pada tahun 2024 pihaknya menangani hampir 400 perkara yang melilit pelaku usaha mikro dan kecil, yang sebagian diantaranya masuk dalam program LBH UMK pada Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024.
