JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan pemuda tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi harus terlibat sebagai pengambil keputusan, pengawas program, dan penggerak ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menyoroti agenda strategis yang butuh keterlibatan pemuda, mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional, hingga percepatan pembangunan berbasis kerakyatan.
Menurutnya, program MBG merupakan instrumen penting meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun pelaksanaannya butuh pengawasan luas mengingat jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang besar.
“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat keterbukaan informasi. Pembaruan tata laksana MBG perlu melibatkan masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan, bukan hanya mengandalkan pengawasan internal.
“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda,” katanya.
Selain MBG, Putri menyoroti tantangan ekonomi nasional di tengah tekanan global. KNPI mendorong penguatan ekonomi mikro melalui Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasinya dengan SPPG untuk memperkuat ekonomi lokal.
“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama pengusaha agar turut menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tuturnya.
Putri menekankan pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek seremonial. Ia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran membuka ruang partisipasi pemuda dalam perumusan kebijakan, pengawasan program, dan pengembangan ekonomi produktif.
“KNPI mendorong pemerintah menjadikan pemuda sebagai stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
(Td/Mi)
