Trenddjakarta.com – Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA) menggelar pelantikan pengurus Cabang Jawa Barat di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Jumat (21/10/23). Acara itu dilanjutkan dengan Seminar Nasional Hybrid secara luring dan daring dengan tema “Konsekuensi Perubahan Aturan Alih Daya (OS) bagi Perseroan, BUMN dan Pekerja.”
HKHKI yang didirikan pada 2 Agustus 2019 lalu, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Meskipun demikian, puluhan kegiatan telah dilakukan. Sebagai organisasi profesi yang memusatkan diri pada bidang ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional.
Acara yang digelar secara hybrid ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh berbagai peserta yang berasal dari berbagai bidang dan profesi. Disnakertrans Jawa Barat yang mendukung dan turut memfasilitasi acara menyambut baik HKHKI beserta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Selain itu, Disnakertrans mengapresiasi HKHKI karena HKHKI merupakan organisasi independen yang memusatkan diri untuk ketenagakerjaan di Indonesia.
Adapun susunan kepengurusan DPC Jawa Barat adalah Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H. yang ditunjuk sebagai Ketua Cab. Jawa Barat, disusul wakilnya adalah Ferly Paputungan, S.H., M.H.; Sutrisno Suratman S. S., M.H.; Win Zaini Putra S.P.; Joko Sutrisno, S.S.; dan Fajar Fahrurrozi, S.Sos.. Sebagai sekretaris Dian Rustandi S.H., M.H. dan sebagai bendahara adalah Anggreany Haryani P., S.H., M.H..
Adapun sebagai narasumber Seminar Nasional ini diisi oleh perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, Ir. Dinar Titus Jogaswitani, M.B.A. (Direktur Hubungan Kerja & Pengupahan); Kepala Disnakertrans Prov. Jawa Barat, Ir. Rachmat Taufik Garsadi, M.Si.;.perwakilan dari Pengadilan Negeri Bandung, Parlindungan Saragih, S.Si., S.H.; serta Koordinator Wilayah Jawa Barat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, adalah Dimas Bandi Lubis, S.H., M.H..
Dr. Ike Farida, S.H., LL.M. selaku Ketua Umum HKHKI turut memberikan sambutan. Dalam
sambutannya, doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menggaris bawahi
perlunya pemerintah untuk membuat aturan yang benar tentang alih daya karena Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya mengeluarkan Permenakertrans No. 19
Tahun 2012. Padahal menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1 dan 2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap permohonan uji materi yang sifatnya final dan mengikat maka pemerintah harus menindaklanjutinya dengan: (a) merevisi/amandemen UU tersebut (yakni UU No. 13/2003), atau (b) mengeluarkan UU baru
yang mengatur tentang alih daya. Oleh karenanya, Ike meminta pemerintah untuk membuat UU khusus tentang alih daya. Di mana di dalamnya harus mengatur tentang sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pengusaha/perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja alih daya. UU tersebut haruslah komprehensif mengatur hak dan kewajiban para pelaku alih daya secara berkeadilan. Aturan tentang alih daya yang ada sekarang hanya diatur dalam 3 pasal tentang alih daya, dan aturan tersebut belum cukup serta masih sangat dangkal.
Sebagai pembicara pertama seminar adalah Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat yang
memaparkan tentang perlindungan tenaga kerja pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja.
Adapun pembicara kedua adalah Dinar sebagai perwakilan dari Kemenaker memaparkan tentang tantangan, isu, dan peluang alih daya pasca UU Cipta Kerja. Parlindungan sebagai pihak yang mewakili Pengadilan Negeri Bandung memaparkan tentang konsekuensi alih daya dan pentingnya pembelajaran serta diskusi mendalam tentang hubungan industrial, dan terakhir adalah Lubis sebagai perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memaparkan tentang alih daya dari kacamata pekerja.
Dengan adanya cabang baru HKHKI di provinsi Jawa Barat sekaligus akan diresmikannya cabang HKHKI di Jawa Timur semakin mengukuhkan bahwa HKHKI merupakan organisasi independen yang berpotensi kuat dapat menempatkan diri pada posisi strategis dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum HKHKI turut menyampaikan bahwa sebagai wujud
dalam mengembangkan ilmu hukum dan ketenagakerjaan serta menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional, HKHKI akan
senantiasa mengadakan dan mewadahi berbagai kegiatan dan ajang berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, pekerja, pengusaha, dan tentunya masyarakat Indonesia. Ike juga mengajak para anggota dan peserta yang hadir untuk bergabung dengan HKHKI dan bergandengan tangan bersama HKHKI dalam memberikan ide, masukan, maupun informasi kepada pemerintah baik di dunia ketenagakerjaan maupun bidang lainnya dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.
Semarak perayaan ulang tahun HKHKI tidak berhenti di sini saja, akan ada FGD & Webinar Nasional dengan tema ‘PKWT’ sekaligus pembukaan cabang HKHKI di Jawa Timur pada November 2022 mendatang. Bersama HKHKI, maju bergerak, membenahi, dan membangun Indonesia yang lebih unggul. (Red)
