trenddjakarta.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Malang di Malang, Jawa Timur, Jumat (27/10/2023). BPH Migas ingin memastikan pasokan BBM bagi masyarakat dalam kondisi baik.
Dalam kesempatan ini, Erika mengingatkan agar ketersediaan serta penyaluran BBM di Malang dapat berjalan aman hingga akhir tahun nanti.
“Menjelang akhir tahun, saya minta untuk penyediaan dan pendistribusian BBM diatur strateginya agar kuota mencukupi, mengingat Malang sebagai destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Mobilitas masyarakat tentu akan meningkat, demikian juga konsumsi BBM oleh masyarakat,” tegasnya.
Di samping kecukupan pasokan, ia juga menekankan pentingnya aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam bekerja. Dirinya tidak akan bosan mengingatkan untuk selalu mengutamakan aspek kesalamatan dan kesehatan kerja.
“Selalu cek, selalu kontrol secara menyeluruh kesiapan terkait HSSE di lingkungan Fuel Terminal Malang,” ungkap Erika.
Untuk itu upaya mitigasi, simulasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, terkait potensi keadaan darurat harus terus dilakukan.
*Pemantauan Langsung ke SPBU*
Usai mengunjungi TBBM Malang, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas memantau SPBU di wilayah Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/10/23).
Kepada petugas SPBU, Erika meminta untuk melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas yang ada di area SPBU. Salah satunya CCTV, karena CCTV yang merekam kegiatan pendistribusian BBM subsidi.
“Bila diperlukan bisa ditambah tiang (belalai) pada CCTV agar rekaman dapat menjangkau seluruh gambar, terutama nomor polisi dari kendaraan yang melakukan pengisian BBM. Juga periode rekam yang harus mencakup waktu selama 30 hari sesuai ketentuan BPH Migas,” ujar Erika.
Dari hasil pemantauan ini, ditemukan adanya kendaraan pelayanan umum, seperti truk sampah melakukan pembelian BBM subsidi tetapi tidak terdapat plat nomor, kemungkinan karena kendaraan diperoleh dari hibah. Kendaraan tersebut menggunakan QR code milik truk sampah lainnya lain. “Kami imbau kepada Pertamina agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk diterbitkan surat izin/surat register kendaraan, sebagai dasar untuk penerbitan QR code. Namun karena hal ini juga terjadi di daerah lainnya, agar ditetapkan aturannya oleh Pertamina Pusat”, tukasnya.
Senada, Wahyudi Anas menegaskan perlunya peningkatan fasilitas CCTV yang menjadi rekam digital terhadap pendistribusian BBM subsidi.
“Untuk mengawasi transaksi penyaluran, kami imbau SPBU menambah CCTV agar terlihat keseluruhan kendaraan, serta proses pengisian BBM,” ujarnya.
Apabila tidak memiliki plat nomor kendaraan, penerbitan surat izin dinas kendaraan menjadi sangat penting agar dapat mengisi BBM bersubsidi. “Jika memang dinas setempat tidak mencatatkan plat nomor, maka kami sarankan untuk mengurus surat izin kendaraan agar bisa mendapatkan kode QR dan tercatat di sistem. Antisipasi adanya temuan apabila dilakukan audit,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan ini, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya, SAM Retail Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Alam Kanda Winali, dan Fuel Terminal Manager Malang Tony Kurniawan.(***)
